Verifikasi parpol 17 januari 2011

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM akan membuka pendaftaran verifikasi partai politik pada 17 Januari 2011.
Seperti diwartakan, perombakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) mensyaratkan parpol untuk melakukan verifikasi ulang. Syarat ini berlaku bagi semua parpol, baik baru maupun lama, baik besar maupun kecil.
"Perhitungan kita, undang-undang itu disahkan pada 17 Desember. Undang-undang berlaku efektif setelah satu bulan disahkan. Berarti 17 Januari 2011 kita membuka pendaftaran verifikasi," kata Patrialis kepada para wartawan sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (17/12/2010).
Patrialis mengatakan, partai politik harus menyelesaikan proses verifikasi dua setengah tahun sebelum Pemilu 2014 atau pada Juli 2011. Dengan demikian, parpol memiliki waktu sekitar enam hingga tujuh bulan untuk melakukan proses verifikasi.
Sebelumnya, syarat verifikasi bagi partai politik dinilai tidak adil. Aturan baru itu hanya menunjukkan ego partai besar, yang ingin menghambat perkembangan parpol kecil dengan dalih menciptakan sistem multipartai sederhana.
Penilaian itu disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban di Jakarta, Rabu (15/12/2010). "Ini ego partai besar. Semangatnya menghambat perkembangan parpol yang ada," katanya.
Menurut MS Kaban, parpol kecil akan kesulitan memenuhi syarat baru karena keterbatasan sumber daya dan dana. Dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diatur, semua parpol dituntut memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota di setiap provinsi, dan 50 persen kecamatan di setiap kabupaten/kota. Kesulitan akan lebih terasa jika mereka harus memenuhi syarat kepemilikan kantor tetap di semua tingkatan kepengurusan.
Syarat itu juga akan memberatkan warga negara yang ingin mendirikan parpol baru. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 jelas menjamin seluruh rakyat untuk berserikat dan berkumpul, termasuk mendirikan parpol.
Pendapat senada juga dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi. Menurutnya, seharusnya UU Parpol yang baru tidak membatasi hak politik warga negara. Pengetatan syarat tidak perlu dilakukan pada awal pendirian parpol menjadi badan hukum, tetapi cukup pada saat parpol akan mendaftar sebagai peserta pemilihan umum.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Ganjar Pranowo menilai, kewajiban verifikasi bagi semua parpol itu sudah adil. Semua parpol, baik yang baru maupun yang lama, harus diverifikasi. Pengetatan syarat juga bukan untuk menghambat parpol kecil.

Source URL: https://policfashion2011.blogspot.com/search/label/Politik
Visit Police Fashion for daily updated images of art collection

Seleksi partai baru harus ketat

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengaku sepakat dengan pengetatan seleksi bagi partai-partai politik baru yang akan berdiri menjelang Pemilu 2014. Pasalnya, banyak partai yang katanya baru namun ternyata berasal dari partai lama yang tidak lulus parlementiary treshold dalam Pemilu sebelumnya.
"Menurut masa lalu, pembentukan parpol lemah. Justru disiasati oleh banyak partai yang gagal dalam pemilu ya sehingga jadinya kayak main-main saja. Katanya partai baru, ternyata partai lama yang dipoles. Hanya tuker istilah, tuker nama. Ini kan tidak sehat dalam alam demokrasi," katanya di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jumat (17/12/2010).
Menurutnya, dengan demikian, pengetatan untuk penyederhanaan partai dapat blangsung dari dua arah, baik dari pendirian partai maupun dari seleksi partai melalui PT (parliamentary threshold). Jika budaya saat ini masih dipertahankan, maka akan menyulitkan rencana penyederhanaan partai di Indonesia.
Hanura sendiri menilai usulan PT yang diajukan Demokrat sekitar 4-5 persen merupakan lagu lama. Hanya saja, lanjutnya, partai besar perlu ingat bahwa para pemilih partai-partai yang tak dapat melampaui 5 persen ini pun cukup banyak.
"Yang penting bagaimana pemahaman partai besar untuk tidak memberikan ambang batas yang justru menghilangkan pemilih potensial. Karena banyak pemilih yang berasal dari partai kecil yang jumlahnya cukup banyak. Kalau itu dibatasi, pemilu nanti tidak diikuti oleh seluruh pemilih Indonesia. Berarti kan tidak valid," tambahnya.
Wiranto mengatakan dalam menentukan batas dan peraturan, hendaknya parpol besar tidak berorientasi pada kepentingan parsial, tapi kepentingan bangsa dan politik nasional. "Kalau ke sana, kami sepakat. Tapi kalau arahnya ingin saling menghabisi, hanya ingin ada kepentingan-kepentingan parpol tertentu, ya kami tidak sepakat," tandasnya.
Source URL: https://policfashion2011.blogspot.com/search/label/Politik
Visit Police Fashion for daily updated images of art collection

Gerindra minta Sultan lepas dari parpol

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.


Dengan diserahkannya draf RUU Keistimewaan DIY versi pemerintah ke DPR, akan membuka babak baru jalan panjang pembahasan keistimewaan Yogyakarta.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, fraksinya tetap konsisten mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Namun, Muzani berharap, Gubernur DIY saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga legowo untuk melepas baju partai politik yang melekat padanya.

"Kami tetap akan dukung penetapan, tapi kami juga meminta Sultan untuk lepas dari partai politik. Itu harapan kami," kata Muzani.

Sebagai raja yang menjadi harapan masyarakat Yogyakarta, penetapan Sultan dinilai sebagai bentuk memenuhi aspirasi masyarakat. Hal itu juga inheren dengan sejarah Yogyakarta dalam terbentuknya NKRI. Karena itu, menurut Muzani, Sultan harus berdiri di atas semua golongan.

"Artinya kan Sultan itu harapan semua golongan. Jangan ketika diposisikan sebagai Gubernur, kemudian menggunakan wibawanya untuk kepentingan politik tertentu. Biarkan semua parpol dan masyarakat merasa memiliki Sultan," kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Ketika ditanya apakah mundur dari parpol akan menjadi syarat yang akan diajukan ke Sultan untuk mendukung penetapan, Muzani mengatakan, hal itu merupakan harapan partainya. "Kita mengikuti kehendak masyarakat, tapi harapan kami itu juga penting," ujarnya.Source URL: https://policfashion2011.blogspot.com/search/label/Politik
Visit Police Fashion for daily updated images of art collection

Pagi ini SBY Bertemu Menlu Jepang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maihara. Pertemuan ini berlangsung tak lama sebelum Seiji bertolak ke Tokyo.

Informasi yang dihimpun, Presiden SBY akan bertemu dengan Seiji pada pukul 07.45 WITA atau pukul 06.45 WIB pagi. Pertemuan yang berlangsung di Laguna Resort and Spa ini awalnya tidak
diagendakan. Pertemuan ini merupakan bagian dari Bali Democracy Forum III yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 9-10 Desember.

Bali Democracy Forum III diikuti oleh 71 negara dan didatangi 4 pemimpin negara termasuk tuan rumah Indonesia. Forum demokrasi tahunan yang telah berlangsung tiga kali ini diharapkan mampu menjadi ikon perkembangan demokrasi.

Pertemuan bilateral ini akan membahas peningkatan kerjasama kedua negara. Pukul 09.00 WITA, atau usai bertemu dengan SBY, Menlu Jepang akan langsung bertolak ke Jepang.

Sebelumnya, dalam acara BDF ini, Presiden SBY juga melakukan pertemuan dengan PM Timor Leste Xanana Gusmao, Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Deputi PM Singapura, Teo Chee Hean, dan Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak.

Dalam sambutannya saat pembukaan BDF kemarin, Presiden SBY mengaku senang BDF dari tahun ke tahun makin menunjukkan peningkatan jumlah peserta dan perwakilan pemimpin negara yang hadir. SBY berharap, forum ini menjadi ikon perkembangan demokrasi sehingga mampu meningkatkan keamanan dan kesejahteraan kawasan.

Sementara Presiden SBY dan rombongan dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta pukul 16.00 WITA.Source URL: https://policfashion2011.blogspot.com/search/label/Politik
Visit Police Fashion for daily updated images of art collection